Daerah Perlindungan Laut dan Pengelelolaannya

Daerah Perlindungan Laut (DPL) atau Marine Sanctuary adalah suatu kawasan laut yang terdiri atas berbagai habitat, seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau, dan lainnya baik sebagian atau seluruhnya, yang dikelola dan dilindungi secara hukum yang bertujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau kedua-duanya. Kawasan ini dilindungi secara tetap/permanen dari berbagai kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas (snorkle dan menyelam).

Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Manusia dalam hidupnya memerlukan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif. Lingkungan yang sehat bebas polusi merupakan dambaan setiap manusia. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak system kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya ala ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya.

Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demikian Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industry, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak kecil jumlah korban ataupun kerugian yang justeru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industry.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. Dengan berbagai kekayaaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada semua stakeholders’ terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Perlindungan Lingkungan Laut dan Ekologi Perairan

Pentingnya laut bagi system pendukung kehidupan memerlukan pemahaman ekologi yang baik. Lautan memainkan peranan kunci dalam siklus biogeokimia, demikian juga dalam pemeliharaan biosfer. Ancaman terhadap lingkungan laut makin meningkat, karena laut merupakan tempat pembuangan akhir banyak limbah manusia, yang dicapainya melalui berbagai rute transfor. Ciri fungsional ekosistem ialah bahwa makanan dipertimbangkan dalam istilah energi, sumber primernya adalah cahaya matahari dan fotosintesis tumbuhan. Jadi tumbuhan membentuk jenjang trofik pertama dan hewan herbivora kedua, jenjang trofik ketiga dan yang lebih tinggi terdiri atas karnivora.

Konservasi adalah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. “Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan”.

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) yang tinggi, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki ekosistem lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya mencari makan (feeding ground), bertelur (nesting ground) dan berpijah (Spawning ground).

Kawasan Konservasi Perairan

Melalui UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dijelaskan sebagai “Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan KKP tidak hanya meliputi perairan laut saja, namun juga mencakup perairan darat seperti danau dan sungai (Pasal 8 Jo. Pasal 5 Ayat 2, PP No. 60 Tahun 2007).

Konservasi Kawasan Demi Kepentingan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan mengakomodasi kepentingan nelayan terkait dengan upaya mengelola sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kepentingan nelayan tidak dikurangi dengan penerapan sistem zonasi (pemanfaatan tata ruang) untuk kawasan konservasi demi kelestarian, kelangsungan sumber daya ikan. “Jadi semuanya clear, nelayan ada di situ (pengelolaan kawasan konservasi). Kita ingin alam (laut) lestari. Masyarakat, nelayan masih boleh memanfaatkan laut, tapi dengan pengaturan,” Agus Dermawan, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) KKP mengatakan kepada Harian Nusantara (3/8).

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Strategi Pemberdayaan Pokmaswas

Sebagai negara kepulauan (archipelago state) dengan luas wilayah mencapai 7,7 juta km2 yang dihubungkan oleh garis pantai sepanjang 104.000 km2 dan 17.504 pulau yang ada di dalamnya (Bakosurtanal, 2006) Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kita juga patut bersyukur dianugerahi sebagai bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sedemikian melimpah, beraneka hasil tambang terpendam sebagai kekayaan alam yang tak terhingga, lautan kita dengan mega biodiversitas biota laut di dalamnya juga menjadi penasbihan betapa bukan sebuah hal yang berlebihan jika melalui lirik lagu yang dipopulerkan pada dekade 70-an Koes Plus berujar, “Bukan lautan tapi kolam susu…”. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah sepatutnya untuk kita syukuri.

Sistem Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Berbasis Masyarakat

POKMASWAS (kelomPOK MASyarakat pengaWAS) adalah sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Sesuai dengan KEPMEN No 58 Tahun 2001, POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Pembentukannya berawal dari inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.

Pelestarian Lingkungan Laut

Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungan, penggunaan yang semakin meningkat bahan-bahan yang tidak mampu didegradasi oleh alam serta bahan xenobiotik lain yang berdampak serius terhadap kualitas lingkungan.

Penyu Dipotong dan Dijual Bebas di Pasar Amurang

Tim gabungan dari beberapa instansi pemerintah, melakukan operasi penertiban perlindungan satwa dilindungi dan terancam punah di Pasar Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara, Pada Rabu (28/09/2016).

Kebangkitan Istri-istri Nelayan dari Pulau Barrang Caddi

Ketika kehidupan di pulau tak lagi menjanjikan seperti dulu, sejumlah istri nelayan di Pulau Barrang Caddi, salah satu pulau di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengambil inisiatif. Mereka mengorganisir diri dalam kelompok usaha, yang mengembangkan beragam produk berbasis hasil laut. Salah satu kelompok yang cukup sukses adalah Kelompok Mawar 02.

Lestarinya Mangrove ; Menghidupkan Masyarakat Pesisir Brebes

Pagi hari itu langit tak bermendung. Matahari mulai terbit mengusir malam yang temaram. Nampaknya dalam udara pagi berhalimun burung – burung camar yang sibuk wara – wari di tepian pesisir pantai utara.

Begitu pula Mashadi (45) yang mulai mengawali hari dengan memeriksa ratusan bibit mangrove di pekarangan rumah miliknya. Sebagian bibit mangrove atau pohon bakau dari jenis api-api atau Avicennia marina dan Rhizophora mucronata nantinya akan dibawa ke kawasan perairan yang berjarak 1 kilometer dari kediamannya.

Pengawasan Sumber Daya di Laut Terkendala Sumber Daya Manusia

Meski berhasil memeriksa 5.206 kapal pada 2015, namun Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan armada kapal yang digunakan di lautan. Hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan SDKP di lapangan.

Perikanan yang Bertanggung Jawab

\

FAO mengadopsi suatu pedoman pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries = CCRF) pada tahun 1995, yang berarti semua negara anggota termasuk Indonesia memiliki kewajiban politik dan moral untuk mengelola perikanan di negaranya sesuai dengan kaidah FAO yang telah disepakati.

Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Latar belakang pengawasan sumberdaya perikanan adalah penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik di perairan jurisdiksi negara-negara pantai maupun di laut lepas. Sumberdaya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencarian bagi masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Sumberdaya perikanan merupakan sumber pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi negara pantai. Kehancuran sumberdaya perikanan akan memiskinkan nelayan dan negara pantai. 

Pengawasan Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan

Indonesia menjadi negara produsen perikanan terbesar dunia tahun 2015 mendatang adalah merupakan visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dicanangkan oleh Menteri KP Fadel Muhammad ketika beliau baru saja menduduk jabatannya tahun 2009 yang lalu. Maka sejak saat itu berbagai program peningkatan produksi perikanan terus digulirkan guna menunjang terwujudnya visi tersebut. Bahkan hingga saat iniupaya-upaya kearah sana terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan.